PERSYARATAN DAN KETENTUAN

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

(E-PROCUREMENT)

1. Penyedia Barang/Jasa tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyedia Barang/Jasa wajib menjaga kerahasiaan user ID dan password masing­-masing. Penyelenggara E-Procurement tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan akun Penyedia Barang/Jasa.
3. Penyedia Barang/Jasa dianggap melakukan segala aktifitas dalam aplikasi E-Procurement secara sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun dan bersifat mengikat dan sah.
4. Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab penuh atas transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Procurement.

5. Permintaan/Pemberitahuan akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa melalui surat elektronik (email).
6. Dalam hal terdapat gangguan teknis atas aplikasi E-Procurement, maka Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi.
7. Waktu yang digunakan dalam E-Procurement adalah waktu server. Waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat Penyedia Barang/Jasa dapat berbeda dengan waktu server.
8. Data penawaran yang mengikat dan sah adalah penawaran yang masuk dan tercatat sesuai dengan waktu server pada Penyelenggara Pengadaan Melalui Internet, bukan waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat Penyedia Barang/Jasa.
9. Penyelenggara E-Procurement menjamin keamanan Data Penyedia Jasa dan secara rutin meningkatkan standar keamanan yang relevan.
10. Penyelenggara E-Procurement dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul:
    1. karena kesalahan dan/ atau kelalaian yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa atau pihak lain dalam proses penawaran Pengadaan;
    2. karena kegagalan peserta dalam memproses penawaran Pengadaan yang diakibatkan oleh gangguan teknis pada jaringan komunikasi data yang digunakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
    3. akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan Penyelenggara Pengadaan Melalui Internet dan merugikan Penyedia Barang/Jasa.
11. Penyedia Barang/Jasa setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.